KOMISI II SIAP MEDIASIKAN KASUS TANAH DI KALTIM

22-04-2010 / KOMISI II

 

            Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR yang dipimpin Wakil Ketua Timja Djamal Aziz (F-Hanura) menyatakan akan memediasi kasus tanah antara warga Kalimantan Timur dengan PT Pupuk Kalimantan Timur. Hal itu diungkapnya saat menerima delegasi masyarakat Gunung Kempeng dan Padaidi, Kamis (22/4).

            “Kami akan minta keterangan dari Kanwil BPN atas kasus tanah masyarakat dengan PT Pupuk Kaltim,” kata Djamal.

            Ia menegaskan bahwa Timja akan memfasilitasi semaksimal mungkin agar rakyat tidak terzalimi.

            Hal senada diungkap Muslim (F-PD) yang menyatakan akan maksimal mungkin dalam melakukan mediasi antara warga dengan PT Pupuk Kaltim.

            “Kita akan cari solusi terbaik,” katanya.

            Sementara itu perwakilan warga yang diwakili dari LSM Majelis Perjuangan Rakyat meminta kepada PT Pupuk Kaltim agar mengembalikan lahan garapan petani milik Kesultanan Kutai. Selain itu, Ketua MPR Jamian Ali Bethan meminta supaya DPR melakukan audit terhadap PT Pupuk Kaltim.

            “Baik keuangan maupun asset,” katanya. (bs)

BERITA TERKAIT
Edi Oloan Dorong ATR/BPN Tingkatkan Respons Terhadap Sengketa Tanah
31-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Komisi II Minta Kementerian ATR Segera Selesaikan Masalah Sertifikat dan Konflik Agraria
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Ketua Komisi II Minta Transparansi Sertifikat Pagar Laut Tangerang
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi bahwa Kejaksaan Agung mulai...
LEMTARI dan MKMTI Laporkan Mafia Tanah, Komisi II Minta ATR/BPN Segera Bertindak
23-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dari...